Delikcom.com, KETAPANG – Tolak Omnibus Low Undang – Undang (UU) Cipta Kerja, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Ketapang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Ketapang, Selasa sore (12/10/20).
Selain penolakan UU Cipta Kerja, ratusan mahasiswa gabungan dari HMI, PMII, KAMMI, GMNI, PMKRI, BEM Polinka dan Dema Al-Haudl tersebut juga menyuarakan sejumlah isu daerah.
Elsitiana, Salah satu Korlap aksi HMI menyampaikan, unjuk rasa kali ini digelar sebagai bentuk pengawalan untuk menolak UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI pada 5 Oktober kemarin.
“Secara nasional, tuntutan utama kita yakni menolak UU Cipta Kerja. Serta mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu,” kata Elsitiana ketika dikonfirmasi awak media, Selasa (13/10).
Selain protes terhadap UU Cipta Kerja pada hari ini mereka juga menyuarakan mendorong para pemangku yang berkepentingan segera mengambil langkah konkret terhadap kondisi Kabupaten Ketapang atau isu daerah yang terjadi sekarang ini.
Adapaun tuntutan menyakngkut isu daerah di antaranya, meminta DPRD dan Pemda Ketapang menyatakan sikap terkait pemadaman listrik yang sering terjadi.
“Persoalan listrik mesti jadi perhatian serius para anggota DPRD Ketapang. Sebab dampak dari pemadaman sangat merugikan masyarakat, khsusunya pelanggan,” sebutnya.
DPRD beserta pemda ketapang juga diharapkan melakukan pengawasan serius terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan memperketat pengawasan masuknya TKA agar dapat terdata dan termonitoring dengan baik.
“Tuntutan kami yang terakhir adalah meminta penyelenggara Pemerintah Daerah dilakukan dengan memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi publik,” tuturnya.
Aspirasi yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Ketapang disambut baik oleh Ketua komisi II DPRD Ketapang, Itu Royden Top dengan menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen akan menampung segala aspirasi yang disampaikan.
“Kita mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya dengan baik. Aspirasi ini akan kita tampung,” ucap Uti Roydentop.
Menyikapi tuntutan sering terjadi pemadaman listrik, dia berjanji dalam waktu dekat akan segera memanggil pihak PLN UP3 Ketapang guna meminta kejelasan.
“Nanti kita mengagendakan pemanggilan kepada PLN setelah melalui pembahasan di Bamus DPRD. Adek – adek mahasiswa juga kita undang saat memanggil PLN,” tukasnya. (Wan)
