Banyak Anggota DPRD Tak Hadir, Pengesahan APBD Ketapang Tahun 2021 Ditunda

  • Whatsapp

Delikcom.com, KETAPANG – Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang terpaksa ditunda lantaran kehadiran anggota DPRD tidak memenuhi kourum dari jumlah 45 kursi di DPRD Ketapang.

Paripurna yang berlangsung pada Selasa (24/11/20) sempat di skor karena jumlah kehadiran anggota DPRD tidak kourum. Dan akhirnya paripurna sampai ditutup karena masih juga tidak kourum, yakni hanya 23 orang.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan Tata Tertib (Tatib) DPRD nomor 1 tahun 2019, menurut Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi S Sos MSi mengatakan bahwa APBD baru bisa disahkan apabila dihadiri dua pertiga dari jumlah total anggota DPRD atau 31 orang.

“Dari 45 orang anggota DPRD Ketapang, yang hadir hanya 23, selebihnya tidak hadir meski paripurna sempat di skor. Karena tidak kourum, maka pengesahan APBD ditunda sementara,” kata M Febriadi kepada awak media, Selasa (24/11) sore.

Febri menyebut, adapun sejumlah anggota DPRD yang tidak hadir pada paripurna pengesehan APBD di antaranya dari PDIP, Nasdem, PPP, PAN, PKS dan PKB.

“Kalau dari PAN, ketua fraksinya pak Elmantono ada menghubungi saya, mereka tidak hadir karena ada kampanye di Desa Sungai Nanjung. Sedangkan yang lain, sampai saat ini tidak ada konfirmasi alasan tidak bisa hadir,” sebutnya.

Atas penundaan tersebut, dalam waktu dekat DPRD akan menjadwalkan kembali paripurna. Sebab jika mengacu ke peraturan pemerintah pusat, pengesahan APBD paling lambat dilaksanakan di akhir November 2020.

“Nanti kami pimpinan DPRD akan mengagendakan jadwal paripurna kembali, serta menyurati yang tidak hadir untuk bisa hadir. Semuanya sudah harus disahkan sebelum November ini,” ungkapnya.

Menurut dia, apabila APBD 2021 tidak ditetapkan pada akhir november, akan ada konsekuensi sanksi administrasi bagi Pemerintah Daerah. Baik terhadap anggota DPRD maupun perkembangan atau lajunya pembabgunan pertumbuhan ekonomi.

“Tentu dengan tidak disahkannya APBD, maka kita akan kembali mengacu pada APBD sebelumnya. Jadi ini berpengaruh pada pembangunan di Kabupaten Ketapang tahun 2021 mendatang,” lanjutnya.

Febriadi berharap, pada agenda pengesahan APBD yang akan dijadwalkan dalam waktu dekat, semua anggota DPRD bisa hadir. Terlebih pengesahan APBD bukan hanya mengesahkan Perda biasa, tetapi demi untuk kemajuan dan kemakmuran Ketapang.

“Kalau memang ada komunikasi kurang nyambung mulai dari awal sampai finalisasi, harusnya disampaikan ke pimpinan. Intinya saya harap jangan sampai kejadian hari ini terulang lagi di paripurna selanjutnya,” pungkasnya. (Wan)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
(Visited 1 times, 1 visits today)

Pos terkait