MABM Jelai Hulu Sampaikan Permasalahan Kepada Kapolres Ketapang

Delikcom.com, JELAI HULU – Kunjungan Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono, S.I.K,M.H ke Kecamatan Jelai Hulu dalam rangka antisipasi potensi konflik serta meningkatkan Sinergritas kemitraan di wilayah hukum Polsek Jelai Hulu, Sabtu (30/1/21), dimanfaatkan bagi warga untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di khususnya di Kecamatan Jelai Hulu.

Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Jelai Hulu, Uti Usman mengutarakan bahwa dirinya baru dilantik sebagai ketua MABM Jelai Hulu pada 6 Januari 2021, dirinya mengaku masih belum pengalaman dalam berorganisasi dan akan terus belajar.

Bacaan Lainnya

” Saya ingin meminta bantuan kepada Bapak Kapolres untuk mempertanyakan kepada Perusahaan Kelapa Sawit PT. FAPE dalam hal uang pesangon, dikarenakan setiap karyawan yang bekerja selama puluhan tahun dan setelah berhenti bekerja tidak ada menerima uang pesangon, sedangkan di perusahaan lain ada menerima uang pesangon,” kata Uti Usman.

Ia menambahkan, kemudian kami petani plasma Desa Kesuma Jaya yang bermitra dengan PT. FAPE sudah 10 tahun namun masih menerima dana talangan, kami mohon kepada Bapak Kapolres untuk mempertanyakan hal ini kepada pihak perusahaan.

Menanggapi permasalahan yang disampaikan Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono menyampaikan bahwa berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT. FAPE pihaknya sebagai aparat penegak hukum tidak punya kewenangan.

” Yang disampaikan Ketua MABM, terus terang saja kami aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polri tidak punya kewenangan, kita hanya menjaga harmonisasi masyarakat dengan pihak perusahaan yang tujuannya adalah supaya masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan pihak perusahaan bisa mengakomodir setiap permasalahan dengan masyakarat,” jelasnya.

Kapolres melanjutkan, terkait tenaga kerja di dinas tenaga kerja Kabupaten Ketapang ada Komisi Hubungan Kerja yang mengatur antara tenaga kerja dengan perusahaan.

” Saran dari saya permasalahan ini bisa disampaikan dengan komisi yang ada di dinas tenaga kerja, kami Polri hanya bisa menyarankan agar masalah ini dapat diselesaikan dan tidak semakin membesar, karna setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya,” tuturnya.

Untuk masalah dana talangan Kapolres menjawab bahwa pihak kepolisian tidak bisa menyelesaikan masalah itu dan disarankan untuk koordinasi dengan dinas perkebunan.

” Kami pihak Kepolisian juga tidak bisa menyelesaikan masalah itu, silahkan melakukan koordinasi dengan dinas perkebunan dalam hal ini dinas perkebunan juga ada tahapan mediasi, Kalaupun dinas perkebunan tidak bisa menyelesaikan di Kabupaten juga ada komisi di DPRD untuk memediasi permasalahan antara pihak masyarakat dengan perusahaan yang nantinya dalam penyelsaiannya ada dibuat kesepakatan antara kedua belah pihak,” ungkapnya. (wan)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
(Visited 14 times, 1 visits today)

Pos terkait