Rapat Kerja Komisi III DPRD Ketapang, Soroti Penghasilan BUMD Pertahun

Komisi III DPRD Ketapang gelar rapat Evaluasi dan upaya peningkatan pendapatan daerah.

Delikcom.com, Ketapang – Komisi III DPRD Ketapang menggelar rapat kerja bersama tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pendapatan Daerah, (Bapenda), Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Rapat membahas evaluasi dan upaya peningkatan pendapatan daerah dipimpin ketua komisi III, Akim dihadiri wakil ketua, Polonius Polo juga anggota komisi Fathul Bari, Luhai dan Susilia Isabela. Selain itu kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah yang diwakili, Kepala Dinas perhubungan, Akia, M. Sos dan kepala Dinas Penenaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Drs Marwannor. MM. Rapat berlangsung diruang rapat I DPRD Ketapang, Senin (30/5/2022).

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi III DPRD Ketapang, Akim mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Ketapang bersumber dari Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah dan lain-lain PAD yang sah.

” Tahun 2019 ke 2020 PAD Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan sebesar 33 Milyar lebih yakni dari Rp 197.498.466.900,- menjadi Rp 231.283.286.169,- Kemudian dari tahun 2020 ke tahun 2021 juga meningkat sebesar 59 Milyar lebih atau sebesar Rp 291.010.349.000.- . Pendapatan yang terbesar berasal dari Pajak Daerah yang meliputi pajak hotel, restauran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung walet, bumi dan bangunan P2 dan BPHTB,” jelas Akim.

Akim menegaskan, komisi III akan menekankan kepada para OPD bahwa data detail seluruh pendapatan disampaikan ke komisi sehingga pimpinan komisi maupun anggota komisi memegang data tersebut.

” Tadi sudah di sampaikan secara detail (tapi baru data Pajak Daerah dan Retribusi) untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain lain PAD yang sah, masih belum dapat data detail, masih akan dilakukan rapat yang akan datang bersama BPKAD,” ungkapnya.

Akim berharap kepala OPD akan lebih aktif menggali pendapatan asli daerah agar terus mengalami peningkatan berdasarkan pemaparan dari ketiga kepala OPD.

” Perlu proaktif dari OPD lantaran masih banyak sumber pendapatan daerah yang yang bisa didapat seperti contoh pendapatan dari Pajak Air Tanah yang digunakan oleh perusahaan yang jumlahnya lumayan banyak di Ketapang yang kami harus dapat secara detail datanya. Kita berharap untuk PAD ditahun 2022 harus lebih maksimal melihat data peningkatan pertahun, untuk itu minimal ditahun 2022 PAD kabupaten Ketapang sebesar 340 Milyar,” harapnya.

Dalam rapat tersebut Komisi III juga menyoroti tentang BUMD khususnya Ketapang Mandiri yang ternyata untuk tahun 2021 belum bisa memberikan hasil yang maksimal.

(Wan)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
(Visited 476 times, 1 visits today)

Pos terkait