81.431 Warga Ketapang Belum Rekam KTP-E

Wakil Bupati Ketapang, H Farhan, SE, M. Si.

Ketapang – Wakil Ketua DPRD Ketapang Suprapto menghadiri Pembukaan Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang, Senin (30/5/2022) bertempat di salah satu Hotel di Ketapang.

Dalam sambutanya Wabup Ketapang H Farhan, SE.,M.Si mengatakan bahwa penduduk atau SDM adalah modal dasar untuk melaksanakan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan penduduk, yaitu WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di negara Indonesia.

Bacaan Lainnya

Ketika penduduk berhubungan dengan pembangunan maupun rencana pembangunan tertentu tidaklah cukup hanya yang bertempat tinggal di negara Indonesia saja, tetapi tentunya harus terdata dalam data kependudukan yang ada di dinas kependudukan dan catatan sipil bahkan data tersebut terekam di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Nalam Negeri Republik Indonesia.

Di suatu negara/suatu kabupaten, penduduk tersebut juga harus mempunyai dokumen kependudukan yang telah ditentukan, misalnya seseorang telah memiliki NIK/KTP-El, telah memiliki kartu keluarga, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya sesuai peruntukannya maka undang-undang telah menunjuk instansi pelaksana, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang untuk melaksanakan pelayanan dalam administrasi kependudukan.

Berdasarkan data kependudukan bersih atau yang disingkat dengan DKB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri setiap 6 bulan sekali, penduduk Kabupaten Ketapang sampai dengan semester 2 di tahun 2021 adalah berjumlah 575.196 orang.

Ada 425.429 orang yang wajib KTP-El dari jumlah tersebut, baru 343.998 penduduk (80,96%) yang sudah melakukan perekaman/memiliki KTP-El. Masih terdapat 81.431 penduduk (19,14%) yang belum merekam/ memiliki KTP El.

“Angka ini tentu tidak bisa dikatakan kecil,” kata wabup Farhan.

Karena sesuai target nasional di tahun 2022 yang telah ditetapkan pemerintah pusat adalah sebesar 99,3%. Perlu kerja keras lagi untuk mencapai angka tersebut. Belum lagi dokumen-dokumen kependudukan lainnya. Tidak hanya dinas kependudukan dan pencatatan sipil saja yang wajib melaksanakan tugasnya untuk mencapai target tersebut.

“Tetapi kita semua yang hadir,” terang Farhan.

Kemudian ia berpesan kepada semua yang hadir di ruangan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing untuk sadar akan administrasi kependudukan, dan segera membuat dokumen kependudukan.

“Apalagi tidak lama lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi yaitu Pemilu serentak yang mensyaratkan NIK sebagai syarat seseorang dapat menggunakan hak pilihnya,” tutup wabup Farhan.

(wan)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
(Visited 77 times, 1 visits today)

Pos terkait