MA Kabulkan Kasasi Jaksa, Luhai Segera Di Eksekusi

Ilustrasi

Delikcom.com, Ketapang – Anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Luhai yang juga Mantan Kepala Desa Bantan Sari Kecamatan Marau akhirnya dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi dana desa dan akan segera dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang. Putusan ini berdasarkan kasasi yang disampaikan Kejaksaan Negeri Ketapang terkait putusan pengadilan tipikor Pontianak yang memvonis bebas terdakwa Luhai yang sudah dikabulkan dan diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA).

Kepala Kejaksaan (Kejari) Ketapang, Alamsyah melalui Kasi Intel Kejari Ketapang, Fajar Yulianto mengungkapkan kalau pihaknya akan sesegera mungkin mengeksekusi terdakwa mantan Kepala Desa Bantan Sari yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Ketapang, Luhai sesuai putusan Mahkamah Agung.

“Kasasi yang kami sampaikan terkait putusan pengadilan tipikor Pontianak yang memvonis bebas terdakwa Luhai, sudah diputuskan dan dikabulkan oleh MA, dan salinan putusan MA baru kami terima beberapa hari lalu,” ungkapnya, Jumat (22/7/2022).

Fajar melanjutkan, petikan putusan dengan nomor 1221k/Pid.sus/2022 perkara terdakwa Luhai bin Bair Bon berisi mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau penuntut umum Kejaksaan Negeri Ketapang dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontinak Nomor 31/Pid.sus-TPK/2021/PN.Ptk tanggal 9 September 2021.

“Menyatakan terdakwa Luhai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, serta menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 229.731.551 yang dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Ketapang,” terangnya.

Fajar menambahkan, kalau pihaknya akan memanggil terdakwa sesuai prosedur yang ada dan jika pemanggilan tidak diindahkan maka pihaknya bisa saja melakukan penjemputan paksa untuk mengeksekusi terdakwa atas putusan Kasasi MA ini.

“Secepatnya akan kita eksekusi, nanti apakah terdakwa akan ditahan di Lapas Pontianak atau Ketapang kewenangan ada di jaksa eksekutor, kami harap terdakwa bisa kooperatif atas putusan MA ini apalagi Terdakwa atau kuasa hukumnya tentu juga mendapatkan salinan putusan Kasasu ini,” mintanya.

Fajar menerangkan, kalau secara aturan hukum terdakwa bisa saja melakukan upaya hukum luar biasa atau PK namun hal tersebut tidak membuat eksekusi terhadap terdakwa ditunda lantaran setelah adanya putusan Kasasi maka Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengeksekusi terdakwa.

“Jadi kalaupun ada upaya hukum luar biasa itu tidak membuat eksekusi ini tertunda,” tegasnya.

Fajar menceritakan kalau kasus dugaan korupsi Dana Desa Bantan Sari terjadi ketika terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Bantan Sari yang mana saat itu penanganan perkara awal memang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ketapang. Yang mana dalam kasus ini selain terdakwa juga terdapat keterlibatan Bendahara Desa yang mana saat kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan dilakukan Splitsing atau pemecahan berkas perkara.

“Namun saat sidang di Pengadilan Tipikor terdakwa Luhai dinyatakan tidak bersalah sedangkan Bendahara Desa divonis bersalah dan dipenjara padahal kasus mereka sama hanya berkas perkara dipisah, dari situ kami menilai ada kekeliruan hakim soal putusan terhadap Luhai sehingga kami lakukan upaya Kasasi,” jelasnya.

(wan)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
100 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
(Visited 192 times, 1 visits today)

Pos terkait