H Asmuni Berharap Usulan DOB Kabupaten Ketapang Menjadi Prioritas Oleh Pemerintah Pusat

H Asmuni menyerahkan berkas JKR kepada biro pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

Delikcom.com, Ketapang – Usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah Kabupaten Ketapang sangat diharapkan oleh masyarakat bisa menjadi prioritas oleh pemerintah pusat.

” Kita berharap kepada pemerintah pusat, agar DOB yang diusulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang kususnya Bupati dan Wakil Bupati juga DPRD ketapang, DPRD Provinsi dan Gubernur Kalbar bisa di proritaskan untuk di mekarkan setelah pemilu 2024,” ujar H Asmuni atau H Lakok salah satu anggota TP3D Ketapang dan salah satu warga kecamatan Kendawangan, Rabu (28/9/2022).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, jika dalam pembentukan dan usulan DOB tersebut sudah memenuhi syarat, apa lagi untuk Jelai Kendawangan Raya masyarakat sangat mengaharapkan untuk di mekarkan menjadi kabupaten baru.

” Mengingat Kabupaten Ketapang sangat luas sehingga rentang kendalinya pemerintah, sangat terbatas untuk menjangkau daerah perdalaman, sperti infrastruktur jalan. Seperti contoh jalan dari Dusun Sukaria ke Simpang ke Kelampai Desa Kedondong, Desa Pengkalan Batu, Desa Jelayan yang rusak berat. Jalan tersebut merupakan jalan poros yang menghubungkan ke beberapa kecamatan di pedalaman, Kecamatan Marau Singkup, Air Upas, Manis Mata, Desa Air Hitam Besar dan Desa Natai Kuini. ini semua jalan nya masih tanah merah dan tanah kaolin dan pasir yang di timbunkan untuk pengerasan jalan tersebut,” paparnya.

Lebih lanjut H Lakok juga menerangkan, Khusus akses untuk ke Desa Air Hitam dan Natai Kuini masyarakat harus melewati jalan prusahaan, perkebunan sawit belum ada jalan khusus yang dibangun oleh pemerintah.

” Nah maksud saya pemerintah pusat daerah yang seperti inilah yang harusnya di proritaskan untuk di mekarkan. Saya atas nama ketua jona Jelai Kendawangan Raya ( JKR ) berharap sama pemerintah pusat agar jadi perhatian untuk Jelai Kendawangan Raya,” ungkapnya.

Selain itu dirinya juga berharap kepada Pemerintah Pusat dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) minta diperhatikan juga upah kerja masyarakat baik di tingkat buruh kerja juga di tingkat upah angkut seperti upah angkut TBS dan dan lain-lain.

” Khusus di perkebunan sawit, harga bbm naik tapi upah untuk angkutan TBS masih berkisar 30 Rupiah per kg yang paling tingi 100 Rupiah per kg. Harga tsb dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada peningkatan karna pemerintah pusat tidak menijau sampai ke upah kerja,” pungkas H Lakok.

(Wan)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
(Visited 70 times, 1 visits today)

Pos terkait