komite independen gelar aksi unras desak Ketum PDIP copot Lazarus di duga terlibat korupsi angaran BSPS

Jakarta Selasa tanggal 13 Januari 2026 komite independen gelar aksi unras di halaman kantor DPP partai PDIP Jl. Diponegoro No.58 Menteng,pada Selasa tanggal 13 Januari 2026, dalam orasinya komite independen
Mendesak Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk segera copot dan Paw kan lazarus,, anggota DPR RI Komisi 5 fraksi PDIP Dapil Kalimantan Barat II karena diduga terlibat dalam kasus korupsi di kabupaten Sekadau Provinsi Kalbar sesuai pasal 122 a uu MP3

Baca juga:Peringati hari anti korupsi Kejati Kalbar rilis capaian kinerja bidang tindak pidana tahun,2025

Baca juga:Bakti Sosial dan Menanam Pohon dalam rangka Merajut Kebersamaan 27 Tahun Adhyaksa 699

2. Mendesak kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung dan KPK untuk segera Panggil dan periksa lazarus anggota DPR RI Komisi 5 fraksi PDIP Dapil Kalimantan Barat II terkait dugaan praktek korupsi dalam proyek bsps di Sekadau Kalimantan Barat

3. KPK RI segera melakukan investasi dan audit dan periksa LHKPN lazarus, serta segera tetapkan sebagai tersangka karena kami sangat yakin dengan dugaan kami bahwa lazarus terlibat dalam kasus korupsi proyek BSPS Kalimantan Barat

Poster
Lazarus ketua umum PDIP segera copot dan PAWkan Lazarus, anggota DPR RI Komisi V karena diduga menjadi aktor utama dalam proyek kasus korupsi BSPS di sekadau Kalimantan Barat

• Lazarus, KPK RI dan Kejagung RI segera tetapkan sebagai tersangka, Lazarus dalam kasus korupsi BSPS di sekadau Kalimantan Barat

*Rangkaian kegiatan :*
Pukul 17.10 Wib, massa aksi melakukan orasi-orasi sambil membentangkan Spanduk dan poster

*Orasi yang disampaikan :*
• Kami dari Komite Independen Mahasiswa datang kesini karena terlibat kasus korupsi proyek BSPS Kalimantan Barat
• Perlu diketahui oleh Ketum PDIP ibu Megawati Soekarnoputri adanya sdr. Lazarus dapil Kalbar UI kader dari partainya terlibat kasus korupsi.
• Praktek Korupsi yang terjadi di Kalimantan Barat barang tentu itu dilakukan oleh sdr. Lazarus.

• Kami Sebagai mahasiswa yang telah menyalahgunakan aspirasi kami

meminta kepada Ketum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri untuk mem PAW kan Sdr. Lazarus yang tidak layak sebagai Wakil Rakyat.

• Desakan kami adalah segera PAW kan Sdr. Lazarus dari anggota DPR RI Komisi 5 fraksi PDIP Dapil Kalimantan Barat II.

Baca juga:Ketum Bhayangkari Beri Bantuan hingga Hibur Anak-anak Korban Bencana di Tapanuli Tengah

Baca juga:Kejaksaan tinggi Kalbar peringati hari anti korupsi sedunia (HARKODIA) THN 2025
*Statemen Komite Independen Mahasiswa*
• Dugaan Korupsi Besar dalam Program BSPS di Kalimantan Barat: Lazarus Diduga Jadi Otak Pelaku Kalimantan Barat, Desember 2025 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang semestinya menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kalimantan Barat kini terjebak dalam pusaran dugaan korupsi serius.

• Investigasi dan laporan masyarakat mengungkap bahwa pelaku utama dalam kasus ini adalah Lazarus, Ketua Komisi V DPR RI dari Partai PDI-P, yang mengendalikan pengalokasian anggaran sebesar Rp 10,6 miliar pada periode 2022-2023.

• Indikasi Korupsi dan Mark-up Harga Material Menurut pengakuan sejumlah tokoh masyarakat, termasuk Paulus dari Kabupaten Sekadau, ada praktik mark-up harga material bangunan yang mencolok dalam proyek BSPS tersebut. Harga material seperti semen, atap seng, pintu kayu, dan jendela kayu dinaikkan hampir dua kali lipat dibandingkan harga pasar yang berlaku.
Contohnya:
– Semen dari Rp 80.000 menjadi Rp 125.000 per sak
Atap seng dari Rp 45.000 menjadi Rp 75.000 per lembar
– Pintu kayu dari Rp 450.000 menjadi Rp 950.000-Rp 1.000.000 per buah
– Jendela kayu dari Rp 350.000 menjadi Rp 660.000 per buah
Masyarakat penerima manfaat hanya menerima uang tunai Rp 2,5 juta yang digunakan untuk upah tukang, sementara penggunaan sisanya dalam bentuk material yang harganya dicurigai telah dilebihkan secara signifikan demi keuntungan sebagian oknum.

• Kurangnya Transparansi dan Keterlibatan Pemerintah Desa
Kepala Desa Nanga Mahap dan beberapa desa lain menyatakan ketidaktahuan mereka mengenai mekanisme pengadaan material dan pihak ketiga penyedia barang. Kepala desa hanya diminta membantu sosialisasi dan menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa mengetahui siapa yang mengendalikan dana dan pembelian barang.Selain itu, penerima manfaat tidak diberikan faktur pembelian material, melainkan hanya daftar rekapitulasi yang tidak resmi dan tidak bermaterai, semakin menguatkan dugaan manipulasi anggaran.

*Pukul 17.25 Wib*, Aksi Unras Selesai dan Massa aksi membubarkan diri, Situasi Kondusif.
• Aksi unras dari Komite Independen Mahasiswa sudah yang ke tiga kalinya

Dokumentasi terlampir
Demikian dilaporkan.