delikcom.com

Aktual Tajam dan Terpercaya

DPO Ropi Terbit, Polres Ketapang Belum Beri Penjelasan alias bungkam,

KETAPANG – Status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Ropi yang diterbitkan Satuan Reserse dan Kriminal Polres Ketapang

Kuasa Hukum Supli Gugat Dugaan Pelanggaran Konsumen oleh BTN Pontianak

Pontianak – Seorang warga Kabupaten Kubu Raya, Supli, resmi menunjuk kuasa hukum untuk menangani dugaan perbuatan melawan

Upaya menjaga keamanan dan keselamatan nelayan satpolairud sambangi kapal, sampaikan himbauan khatibmas

KETAPANG, Polda Kalbar – Dalam upaya menjaga keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat di wilayah perairan, personel Sat

Kajati Kalbar Hadiri Peresmian 1.061 Koperasi Merah Putih, Perkuat Komitmen Mengawal Kebangkitan Ekonomi Desa.

KUBU RAYA — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, Dr. Emilwan Ridwan menghadiri secara virtual kegiatan Peresmian

PETI Mandor Seret Oknum, Pengamat Desak Penegakan Hukum Transparan

Pontianak – Pengamat hukum dan kebijakan publik, Herman Hofi Munawar, menilai dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin

Ketum legatisi AYANI minta Polda Kalbar panggil tiga oknum polisi aktif dugaan terlibat peti dan Alpian oknum DPRD mempawah

Pontianak: ketum legatisi Indonesia dengan tegas minta Polda Kalbar tindak tiga oknum polisi aktif di kabupaten landak yang

Pemilik Minta PT Arvena Kembalikan Lahan Diluar Izin

Delikcom.com,– Sekadau – Pemilik atau Warga di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, menyampaikan bahwa PT Arvena

Peti dimandor sempat viral Alpian anggota DPRD mempawah sebut 3 nama polisi minja,alau dan Rojali sebagai bos peti,Bahkan ada alat berat excavator

Kabupaten landak Kalimantan Barat,Kaskus aktivitas peti di kecamatan mandor kabupaten landak sempat viral dibeberapa media online

Surat DPO Diduga Formalitas, publik berharap propam dan Kapolda yang baru periksa si penerbit surat serta Aph diduga lepaskan DPO

Ketapang – Sebuah surat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polres

dugaan 7 ketua DPRD di kalbar tidak melaporkankewajiban(LHKPN,)Dr Herman hofi ucap penting untuk dipahami,Jika keterlambatan disebabkan kendala teknis

Pontianak –dugaan 7 ketua DPRD di Kalbar tidak menjalankan Kewajiban pelaporan LHKPN memang merupakan amanat UU No. 28
Sudah ditampilkan semua
Tutup