Anggota DPRD Ketapang Dapil V Tegaskan Tenaga PPPK Guru Dan Kesehatan Harus Sesuai SK

Delikcom.com – Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, S.Sos.,M.Si., memimpin rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Ketapang masa persidangan pertama tahun sidang 2023/2024 pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, bertempat di ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Ketapang.

Hadir dalam Rapat tersebut Bupati Ketapang diwakili staf ahli Bupati Bapak Darma, Kajari Ketapang diwakili jaksa Funsional Junior Willem John Latumeten, S.H, Danlanal diwakili Danposal Delta Pawan Letda Laut (P) M Ridwan, Dandim 1203/Ktp diwakili BA Pers Peltu Ponco, Kapolres diwakili Kasiwas Iptu Maryata, Kepala OPD Kab. Ketapang, Anggota DPRD Kab. Ketapang.

Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, S.Sos.,M.Si., menjelaskan bahwa pelaksanaan reses yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 19 Oktober 2023 tersebut merupakan saatnya setiap Anggota DPRD Kabupaten Ketapang untuk kembali kepada daerah pemilihannya masing – masing guna mendengarkan dan menyerap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pada daerah pemilihannya masing-masing Dapil.

Anggota DPRD kabupaten Ketapang Daerah Pemilihan (Dapil V) yang terdiri dari  Irawan, Kasdi, S.IP, SH, Gusmani, SE, SM, Ismanto, S. Pd, Akim, Supriyanto, SH dan Amandus Sumarno, SE meliputi Kecamatan Singkup, Air Upas, Marau dan Manis Mata menyampaikan hasil resesnya yang diwakili Gusmani.

Dalam Laporan kegiatan pelaksanaan Resesnya disampaikan oleh Gusmani, S.E., S.M., kegiatan Reses yang telah dilaksanakan selama 6 hari kerja, telah berlangsung dengan baik, adapun usulan atau aspirasi masyarakat dapat dilaporkan sebagai berikut :

a. Peningkatan IKK kota Kecamatan, Singkup, dan Manis Mata.
b. RGS disetiap kecamatan masih ada yang rusak di Kecamatan Singkup, Marau, Air Upas dan Manis Mata .
c. Peningkatan Infrastruktur Puskesmas di setiap Kecamatan masih perlu perhatian pemerintah khusus dinas terkait. (peralatannya kurang).
d. Penempatan Tenaga Guru PPPK maupun kesehatan harus sesuai dengan SK dan jangan diberi peluang untuk dipindahkan ke tempat lain atau pindah ke kota, karena tenaga guru dan kesehatan di pedalaman masih kurang agar menjadi perhatian pemerintah.

(Wan)