Delikcom.com, KETAPANG – Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang berharap pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ketapang tahun 2020 ditanggung pemerintah pusat.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Farhan permintaan ini disebabkan akibat adanya pemotongan anggaran oleh pusat untuk penanganan Covid-19.
“Karena dana daerah sudah sempit sebab
sudah di potong oleh Pusat, baik DAU maupun DAK. Belum lagi diminta pemotongan 35 sampai 50 persen untuk belanja barang, jasa dan modal yang dipindahkan ke penanganan Covid-19,” katanya, Kamis (11/6).
Farhan melanjutkan, semua daerah yang akan menggelar Pilkada tahun 2020 mendatang diakuinya menyampaikan permintaan serupa seperti Pemda Ketapang.
“Semua suara daerah yang akan melaksanakan Pilkada sama, yaitu meminta agar APD untuk ptotokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada ditanggung APBN,” ungkapnya.
Dia menilai, jika pembebanan anggaran pengadaan APD ditanggung daerah maka memang dirasa sangat berat. Terlebih pihaknya juga harus menampung kekurangan pembiyaan lembaga Adhoc sesuai Surat Edaran Kemendagri.
“Jadi, kalau disuruh menampung APD rasanya berat. Kami harap, soal APD ditampung pemerintah pusat,” tuturnya.
Sebelumnya, ia mengaku kalau Pemda sudah melakukan pembahasan dengan KPU Ketapang. Bahkan ada Video Konferensi berasama pihak Jakarta, termasuk Kemendagri KPU RI dan Bawaslu RI.
“Adapun pembahasa bersama KPU Ketapang, adalah membuat berita acara menyatakan tentang kebutuhan anggran tambahan. Lalu point penutup berita acara itu, selanjutnya akan dibahas dengan Pemerintah, Pemda dan KPU. Dibahas karena kami juga sudah sampaikan bahwa dana daerah sudah sempit,” tutupnya. (wan/PK)