PONTIANAK – delikcom.com Krisis Sawit Dikabar, Dugaan Penyimpangan HGU dan intimidasi Kalimantan Barat tengah menghadapi persoalan serius terkait operasional perusahaan kelapa sawit.
Sejumlah perusahaan diduga beroperasi di luar izin Hak Guna Usaha (HGU) dan bahkan merambah tanah masyarakat. Kondisi ini memicu keresahan di berbagai kabupaten, terutama di wilayah pedesaan yang terdampak langsung.
Baca juga:
Polda Kalbar Gelar Apel Pasukan Pilkada 2024Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Herman Hofi Munawar, menyoroti bahwa masyarakat telah lama berteriak menuntut keadilan.
Namun, suara mereka seolah tak dihiraukan oleh para pemangku kebijakan. Ironisnya, tak sedikit warga yang dikriminalisasi karena memperjuangkan hak atas tanah mereka.
Bahkan, aparatur desa yang membela kepentingan rakyat juga menjadi sasaran kriminalisasi. “Ke mana lagi masyarakat harus mengadu untuk mendapatkan perlindungan hukum?” ujar Herman.
Baca juga:Tiga anggota polres way kanan gugur dalam tugas Polda Kalbar gelar sholat Ghaib
Sejumlah modus dugaan penyimpangan perusahaan sawit di Kalbar yang ditemukan di lapangan antara lain:
Penggunaan Lahan Tanpa Izin: Beberapa perusahaan memperluas perkebunan ke kawasan hutan lindung, tanah adat, atau lahan negara tanpa izin resmi.
Dampak Lingkungan dan Sosial: Ekspansi ilegal ini menyebabkan deforestasi, kerusakan ekosistem, dan konflik dengan masyarakat adat serta petani lokal. Bahkan, bencana banjir yang semakin sering terjadi di Kalbar dikaitkan dengan penggundulan hutan akibat ekspansi perkebunan sawit yang tidak terkendali.
Kerugian Negara: Pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan dari pajak dan retribusi yang seharusnya diperoleh dari lahan yang digunakan secara legal.
Masyarakat menantikan ketegasan dari pemerintah daerah, khususnya Gubernur Kalbar, dalam menertibkan perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini meliputi:
Baca juga:Kebakaran Rumah di Desa Merapi kabupaten Sekadau diduga akibat Korsleting Listrik
Audit Menyeluruh: Pemerintah harus melakukan audit terhadap seluruh sertifikat HGU perusahaan sawit di Kalbar untuk memastikan legalitas operasional mereka.
Transparansi Data: Publik berhak mengetahui data kepemilikan HGU agar dapat turut mengawasi dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
Penegakan Hukum: Pemerintah harus menunjukkan keberanian dalam menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan, tanpa terpengaruh kepentingan politik.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menghadapi tantangan besar dalam menyelesaikan masalah ini. Namun, masyarakat percaya bahwa dengan langkah tegas dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, persoalan ini dapat diselesaikan.
“Kini, masyarakat Kalbar menanti gebrakan nyata dari pemerintah daerah untuk menuntaskan permasalahan yang telah lama mengakar ini,” kata Herman Hofi.
